Kedhaton Ambarrukmo mempunyai sejarah panjang. Mulai dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II (1792-1812), kawasan ini awalnya merupakan kebun anggrek kerajaan atau jenu. Seiring waktu, lokasi ini beralih fungsi menjadi sasana istirahat Sultan saat berkunjung ke luar istana. Fungsi lainnya adalah tempat penyambutan tamu istana dan tempat perundingan dengan pihak asing. Salah satu perundingan penting yang pernah terselenggara di jenu adalah  perundingan antara Sri Sultan Hamengku Buwono II dan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang waktu itu mengunjungi Yogyakarta selama lima hari (29 Juli - 2 Agustus 1809). Kunjungan Daendels ini cukup berkesan, tetapi menimbulkan kerumitan karena munculnya perbedaan pendapat mengenai protokol penyambutan, terutama perihal susunan tempat duduk.

Pascaperistiwa Geger Sepehi (1812), tidak ada lagi aktivitas kerajaan yang dilakukan di jenu. Kemudian, pada era kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono V (1823-1855), sebuah pendopo kecil dibangun di area kebun ini sebagai tempat menunggu dan menyambut kedatangan utusan diplomatik, baik dari Belanda, Kasunanan Surakarta, maupun Pura Mangkunegaran. Dari titik ini para tamu diarak menuju istana. Tradisi penyambutan tamu kerajaan di jenu terus berlangsung hingga era Sultan Hamengku Buwono VI (1855-1877).

Pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VI, Charles Ferdinand Pahud, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat kala itu, berencana kembali mengunjungi Keraton Yogyakarta (1859). Mengingat kunjungan gubernur jenderal selalu diikuti pengiring dalam jumlah besar, Sultan pun memerintahkan untuk memperluas pendopo agar dapat menampung seluruh rombongan. Pembangunan dimulai tahun 1857 dan berakhir tahun 1859. Setelahnya, tempat ini diberi nama baru, Pesanggrahan Harja Purna, yang bermakna keselamatan atau kesejahteraan.

Pada 1877, Sri Sultan Hamengku Buwono VI mangkat dan digantikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1920). Pada masa inilah zaman bergeser. Hindia Belanda mulai memasuki era modernisasi, ditandai berkembangnya teknologi terutama pada industri perkebunan dan transportasi. Perubahan ini memulai babak baru kehidupan masyarakat Jawa. Kesultanan Yogyakarta juga mengalami sejumlah perubahan signifikan. Banyak kebijakan penting dan mendasar yang diputuskan pada masa ini, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Terkait bidang ekonomi, Sultan membuka investasi asing dalam bidang perkebunan dengan menyewakan tanah-tanah milik raja dan bangsawan kepada pengusaha perkebunan Eropa untuk mengembangkan perkebunan tebu, tembakau, dan indigo. Sultan juga turut menanam modal untuk membangun pabrik-pabrik gula. Kemajuan pesat di bidang ekonomi pada era ini menjadikan Sultan Hamengku Buwono VII dijuluki Sultan Sugih atau Sultan Kaya. Keuntungan besar dari usaha penyewaan tanah dan perkebunan ini lalu dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur baru, termasuk jalur-jalur rel kereta api dan stasiun-stasiun pemberhentiannya di wilayah kerajaan, serta memperbaiki berbagai gedung dan bangunan yang rusak akibat gempa tahun 1867. Beberapa bangunan utama kerajaan yang direnovasi termasuk Tugu Golong-Gilig, Masjid Gedhe, Makam Raja Kotagede, dan Pesanggrahan Harja Purna.

Pesanggrahan ini diperluas dan direnovasi besar-besaran mulai 1895 hingga 1897. Penanda tahun pembangunan dan tahun pemugaran pendopo kemudian dipahatkan di bagian Sunduk Kili Uleng di bagian barat dan timur pendopo. Setelah bangunan selesai dipugar, Sultan Hamengku Buwono VII meminta adiknya, Gusti Adipati Mangkubumi, untuk menamai ulang Pesanggrahan Harja Purna. Sang adik memilih nama Kedhaton Ambarrukmo. Ambar berarti wangi sedangkan rukma bermakna emas. Perubahan istilah dari “pesanggrahan” ke “kedhaton” dianggap tepat karena Sultan menghendaki tempat ini sebagai rumah kediamannya kelak di hari tua. Bangunan yang semula terdiri dari satu petak pendopo, yaitu Joglo Sinom, kemudian diperluas dan dilengkapi bangunan lain layaknya hunian raja. Didirikanlah alun-alun, pendopo, paretan, pringgitan, ndalem ageng, gadri, bale kambang, kesatriyan, keputren, doorlop (jalan penghubung), pecaosan, gardu, kamar mandi, dapur, pagar, kebun buah, kebun sayur, kebun palawija, dan kandang kuda. Kedhaton ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada 15 Oktober 1898 dengan menggelar jamuan makan malam yang mengundang para elit kerajaan termasuk Adipati Paku Alam, para pejabat pemerintah kolonial Belanda, serta para pengusaha perkebunan Eropa.

Sejak pertengahan 1920, Sri Sultan Hamengku Buwono VII mulai mengurangi kegiatan pemerintahan dan bahkan menyampaikan keinginan turun takhta. Sultan memilih tinggal di luar keraton, yakni di Kedhaton Ambarrukmo. Akhir Januari 1921, Sri Sultan Hamengku Buwono VII akhirnya madheg pandita (turun takhta) dan menunjuk putra keempatnya, GRM Sujadi, untuk menjadi Sultan Hamengku Buwono VIII.

Sri Sultan Hamengku Buwono VII pindah dari keraton menuju Kedhaton Ambarrukmo menggunakan Titihan Dalem, Kereta Kencana Kiai Garuda Yeksa, didampingi permaisuri GKR Kencono, dan disertai kerabat dekat. Sejak saat itu, Sultan menghabiskan usia senjanya di sana hingga wafat pada Desember 1921. 

Sepeninggal Sri Sultan Hamengku Buwono VII, Kedhaton Ambarrukmo masih menjadi kediaman bagi sang permaisuri beserta dua pangeran, yaitu GPH Mangkukusuma dan GPH Tejakusuma selama kurang lebih 10 tahun hingga 1931. Tak banyak catatan tentang aktivitas di Kedhaton Ambarrukmo setelahnya hingga memasuki masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1940-1988), saat kawasan ini mengalami banyak perubahan fungsi meski tak lagi berada dalam kuasa keraton.

Pada periode revolusi kemerdekaan (1945-1949), Kedhaton Ambarrukmo diduduki Belanda dan dijadikan sebagai markas tentara. Selepas Agresi Militer II (1949), kawasan ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, dan dimanfaatkan sebagai perumahan sementara bagi pegawai Kantor Pos serta tempat pendidikan Kepolisian Republik Indonesia hingga 1950. Selanjutnya, bangunan ini difungsikan sebagai kantor administrasi Bupati Sleman hingga 1964.

Meski saat ini Kedhaton Ambarrukmo berada di tengah-tengah bangunan modern, pengelolaan terpadu kawasan ini tetap memperhatikan nilai-nilai pelestarian cagar budaya. Ndalem Ageng kini menjadi museum yang terbuka untuk umum dengan waktu kunjung setiap hari pukul 08.00-21.00 WIB. Bagian pendopo digunakan untuk gladhen beksa (berlatih tari) dan berbagai kegiatan lainnya. Bale Kambang kerap dipakai sebagai sasana meditasi dan yoga, sedangkan sebagian alun-alun yang sekarang berubah menjadi halaman kedhaton lazim digunakan untuk kegiatan jemparingan (panahan tradisional). 

Untuk mengenang dan menghormati Sri Sultan Hamengku Buwono VII, setiap malam Senin Legi atau Wiyosan Dalem (hari kelahiran) beliau, digelar macapatan yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan DIY. Kegiatan ini dilaksanakan selepas isya hingga menjelang tengah malam, lalu diakhiri dengan doa bersama. 

 

Daftar Pustaka:

Yudha Pracastino Heston. 2017. Pesanggrahan Ambarrukmo, Mengingat yang Terlupakan. Prosiding pada Seminar Heritage IPLBI (Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia), Aceh.

Sri Margana, dkk. 2016. Sultan Hamengkubuwono VII dan Kedhaton Ambarrukmo. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

Riya Sesana. 2010. Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kesultanan Yogyakarta 1877-1921. Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta.